alamat :

Contact Me :
Email : andryawal@gmail.com
Phone : +622199560888 /+6281399960888
Yahoo Messenger : andryawal_simanjuntak@yahoo.com




Kamis, 15 Juli 2010

Prosedur Mengajukan Gugatan Cerai.

Siapa saja yang berhak mengajukan gugatan cerai?
• Untuk yang beragama Islam, maka hanya istri atau kuasanya yang berhak mengajukan gugatan cerai sedangkan suami mengajukan permohonan talak
• Untuk non muslim, baik suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai
• Khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari atasannya

Tata Cara Pengajuan Gugatan
A. Untuk yang beragama Islam:
(1) gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal penggugat (istri) kecuali penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
(2) bila anda (penggugat) bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal tergugat.
(3) bila anda dan suami tinggal di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di daerah tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.B. Untuk yang beragama selain Islam:
(1) gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.
(2) bila tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap, gugatan diajukan ke pengadilan di daerah tempat tinggal penggugat.
(3) bila tergugat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal penggugat; Ketua pengadilan akan menyampaikan permohonan cerai tersebut kepada tergugat melalui perwakilan RI setempat
C. Gugatan tersebut didaftarkan ke Panitera perdata
D. Saat mendaftarkan gugatan anda diharuskan membayar biaya perkara. Jumlahnya berdasarkan Surat Edaran MA
E. Anda juga harus menyerahkan 5 rangkap gugatan cerai anda.

Mekanisme Izin Cerai Untuk PNS
1. Permintaan izin diajukan secara tertulis ;
a. Kepada pejabat secara hierarki
b. Mencantumkan alasan bercerai yang lengkap
2. Atasan akan memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat secara hierarki paling lambat 3 bulan.
3. Pejabat akan meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari PNS tersebut ataupun pihak lain bila alasan dan syarat yang dikemukakan kurang meyakinkan.
4. Sebelum mengambil keputusan, pejabat akan merukunkan kembali dengan cara memanggil secara langsung suami maupun istri untuk diberi nasehat
5. Izin dapat diberikan bila permohonan didasarkan pada alasan yang ada dalam peraturan per-UUan
6. Izin tidak dapat diberikan bila :
a. Alasan bercerai karena istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Alasan bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan.
c. Alasan tidak ada dalam peraturan per-UU-an.
d. Alasan bertentangan dengan peraturan per-UUan.
e. Alasan bertentangan dengan akal sehat.

Tidak ada komentar: