alamat :

Contact Me :
Email : andryawal@gmail.com
Phone : +622199560888 /+6281399960888
Yahoo Messenger : andryawal_simanjuntak@yahoo.com




Kamis, 15 Juli 2010

Hak-Hak Hukum Saksi Dan Korban

Pada prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi telah diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban atau keluarganya, sehingga ada hal-hal khusus yang diatur di dalam pasal 5 undang-undang nomor 13 tahun 2006. 

Hal-hal yang diatur di luar KUHAP sebagai berikut:
1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapatkan penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapatkan identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapatkan nasihat hukum
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir
 
Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, jika karena kehadirannya membuat jiwanya terancam, undang-undang dalam memberikan perlindungan terhadap saksi atau korban atau pihak keluarga dengan cara melakukan kesaksian tanpa kehadirannya di pemeriksaan depan persidangan.
 
Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 juga memberikan jaminan kepada saksi yang memberikan kesaksiaannya bahwa berdasarkan kesaksiannya tersebut ia tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun gugatan secara perdata. Dengan adanya jaminan dalam hal tersebut di atas diharapkan seorang saksi dapat memberikan keterangan sehingga terjadi kejelasan dalam suatu perkara serta menjauhkannya dari perasaan tertekan dan takut. Hal ini pun berlaku terhadap masyarakat yang memiliki itikad baik untuk melaporkan sesuatu tindak pidana, dilindungi oleh pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006
 
Dalam hal melakukan perlindungan atas hak-hak saksi da korban, pemerintah membentuk suatu lembaga yang disebut lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Permohonan agar terlindunginya hak-hak saksi atau korban dapat diajukan ke lembaga LPSK tersebut

Tidak ada komentar: